Agenda Pasca-CGI

Setelah 15 tahun menjalin kerjasama dengan Indpnesia, akhirnya CGI dibubarkan oleh presiden, Rabu (24/1) lalu. Keputusan itu bisa merupakan langkah awal terciptanya kedaulatan ekonomi. Tentu banyak yang harus dibenahi agar kita betul-betul berdaulat.
Yang jelas, mulai saat ini pemerintah setidaknya menjadi lebih independent dalam menentukan arak kebijakan sehingga lebih mampu mengedepankan kepentingan publik domestik. Tekanan dan intervensi dari kreditor diperkirakan akan berkurang.
Meskipun demikian kita harus tetap waspada atas berbagai bentuk intervensi yang masih dimungkinkan meski tanpa forum resmi, seperti Consultative Group on Indonesia (CGI). Jalur diplomasi di belakang pintu merupakan celah yang tetap potensial untuk menitipkan ‘pesan sponsor’. Tetapi setidaknya, kini tak ada lagi forum ritual dan seremonial yang mempertontonkan ketidakberdayaan para pejabat kita di hadapan kreditor scara keroyokan.
Ini penting bagi bangsa yang memiliki semangat kemerdekaan dan baru melalui masa-masa sulit dalam sepuluh tahun terakhir. Krisis membuktikan, negara yang telah merdeka secara konstitusi bisa dengan mudah bertekuk lutut secara ekonomi di hadapan bangsa lain dan lembaga internasional.
Berbagai agenda dan kepentingan asing secara kasatmata dicantumkan dalam letter of intent (LOI) dan dokumen pertemuan tahunan CGI kian menjauhkan negara dari rakyatnya. Pasal 33 UUD 1945 tinggal nama, digusur berbagai agenda liberalisasi penguasaan sumber daya alam yang terkandung di perut bumi dan air.
Karena itu, pembubaran CGI seharusnya diterjemahkan sebagai sebuah momen penting untuk meraih kembali kedaulatan yang telah lama hilang.
Adalah salah jika di antara kita masih menerjemahkannya hanya sebatas relasi finansial antara kreditor dan debitor. Lebih luas lagi, kita ingin memiliki kepercayaan atas kemampuan kita sendiri untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Sudah lama rakyat diokupasi persepsi, jika kita mau maju dan melangkah dengan benar, dibutuhkan stempel dari pihak luar
CK Prahalad yang beberapa waktu lalu berceramah di Jakarta menyatakan, salah satu yang membedakan China dan Indonesia adalah tingginya rasa percaya diri. Yang rendah diri tidak akanpernah menjadi bangsa yang maju.
Dengan demikian agenda pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menunjukkan CGI tidak akan lahir kembali dalam bentuk apapun.. Ketika pemerintah Soeharto membubarkan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), lahir sebuah harapan kita akan lepas dari ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.
Namun sekelompok ekonom dengan berbagai alasan, ditambah tekanan dari pihak luar , berhasil meyakinkan Soeharto bahwa forum kreditor masih relevan sehingga IGGI berganti baju menjaid CGI. Hingga kini, masih banyak yang percaya kita masih harus “ditongkrongi” oleh para londo. Ini merupakan warisan mental kaum terjajah dan merupakan bentuk ketidakmampuan kaum terpelajar untuk keluar dari perangkap penjajahan.
(Disadur from: Iman Sugema, Senior economist, Inter-CAFE, IPB)

Masih berminat untuk dijajah ??!!!
Go Freedom !!